Sertifikat Tanah: Alat Bukti Kuat, Bukan Bukti Mutlak
Di tengah masyarakat, sertifikat tanah terutama Sertifikat Hak Milik
(SHM) sering dipersepsikan sebagai bukti kepemilikan yang tidak dapat diganggu
gugat. Anggapan ini keliru. Dalam hukum pertanahan Indonesia, sertifikat memang
merupakan alat bukti yang kuat, tetapi bukan bukti mutlak. Kesalahpahaman ini
menjadi akar dari banyak sengketa tanah, ketika pemegang sertifikat merasa
sepenuhnya aman, padahal terdapat cacat hukum dalam riwayat atau proses
penerbitannya.
Sertifikat Tanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia, sertifikat berfungsi sebagai: tanda bukti hak, dan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis. Namun, sistem ini menganut publikasi negatif bertendensi positif, yang berarti negara tidak menjamin sepenuhnya kebenaran data, sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan.
Mengapa Sertifikat Bisa Digugat?
Sertifikat dapat dipersoalkan apabila: Alas hak
sebelumnya tidak sah Terbit di atas tanah yang sudah dikuasai pihak lain Terjadi
sertifikat ganda Proses administrasi cacat hukum Dalam praktik peradilan, hakim
tidak berhenti pada “siapa memegang sertifikat”, tetapi menelusuri sejarah hak
dan penguasaan tanah. Implikasi Praktis Pemilik sertifikat tetap berkewajiban:
menjaga penguasaan fisik, memastikan tidak ada klaim pihak lain, memahami
riwayat tanah secara menyeluruh. Penutup Sertifikat tanah memberikan
perlindungan hukum, tetapi bukan perisai absolut. Kepastian hukum baru tercapai
jika dokumen, penguasaan, dan proses hukum berjalan seiring. Artikel ini disusun
untuk edukasi hukum pertanahan dan bukan nasihat hukum individual.
